Climate

SATGAS PKH UNGKAP DUGAAN PELANGGARAN KEHUTANAN DI RIAU, PT GSL DISOROT DAN IZIN PBPH PT RAPP DICABUT
SATGAS PKH UNGKAP DUGAAN PELANGGARAN KEHUTANAN DI RIAU, PT GSL DISOROT DAN IZIN PBPH PT RAPP DICABUT

PEKANBARU, MEDIA CENTER YKBS – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan pelanggaran tata kelola kawasan hutan di Provinsi Riau. Temuan tersebut berkaitan dengan aktivitas pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diduga berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, serta pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

Dua perusahaan yang menjadi perhatian dalam penertiban tersebut adalah PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi, dan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa tim Satgas menemukan indikasi aktivitas pembelian dan pengolahan TBS yang diduga berasal dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin oleh pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL.

Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan aktivitas usaha yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sesuai ketentuan.

PT GSL DIDUGA MENAMPUNG TBS DARI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

Dalam keterangan resminya pada Sabtu (21/11/2026), Barita Simanjuntak mengungkapkan bahwa Satgas PKH menemukan indikasi PKS nonkebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.

Menurut keterangan Satgas PKH, penerimaan bahan baku yang tidak disertai pengawasan memadai terhadap asal-usul TBS berpotensi menciptakan rantai pasok yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan kawasan hutan secara ilegal.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kegiatan pengolahan hasil perkebunan memiliki keterkaitan dengan pengawasan sumber bahan baku, kepatuhan perizinan, dan perlindungan kawasan hutan.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan agar status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare yang diajukan perusahaan dibatalkan. Satgas juga mendorong agar permohonan tersebut ditolak sehingga status penguasaan kawasan tetap berada pada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

IZIN PBPH PT RAPP SELUAS 338.536 HEKTARE DICABUT

Selain temuan yang berkaitan dengan rantai pasok kelapa sawit, Satgas PKH juga mengungkap langkah penertiban terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Satgas PKH, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP.

Pencabutan tersebut mencakup areal kerja dengan luas sekitar 338.536 hektare.

Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan pelanggaran dan persoalan pengelolaan kawasan hutan di wilayah perizinan perusahaan.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian Satgas PKH meliputi:

  1. Kebakaran lahan gambut berulang, yang terjadi di dalam areal konsesi perusahaan.
  2. Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, dengan luasan mencapai 18.362,74 hektare.
  3. Bukaan tambang tanpa izin, dengan luas sekitar 541,46 hektare.
  4. Kerusakan kawasan lindung, yang diperkirakan mencapai 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH turut menyoroti persoalan tata kelola perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap kelestarian ekosistem, termasuk keberlangsungan habitat satwa liar yang dilindungi, khususnya gajah Sumatera.

SELURUH KEGIATAN DALAM AREAL IZIN DIHENTIKAN

Menurut Barita Simanjuntak, pencabutan PBPH tersebut mengakibatkan seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan yang sebelumnya berada dalam lingkup izin kembali berada dalam penguasaan negara.

Namun, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan atas persoalan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sebelumnya.

Satgas PKH menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban hukum tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, langkah penertiban tidak hanya berkaitan dengan penghentian aktivitas pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga menyangkut kewajiban pemulihan ekosistem dan penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

PENERTIBAN KAWASAN HUTAN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Pengungkapan temuan terhadap PT GSL dan pencabutan PBPH PT RAPP memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas korporasi di kawasan hutan mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan perizinan, asal-usul bahan baku, perlindungan ekosistem, hingga tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam konteks Provinsi Riau, perlindungan kawasan hutan memiliki arti penting karena wilayah ini memiliki ekosistem gambut, kawasan konservasi, serta habitat berbagai satwa dilindungi yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan.

Karena itu, penertiban kawasan hutan perlu dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan terhadap korporasi juga perlu memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

TRANSPARANSI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN MENJADI PERHATIAN PUBLIK

Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa langkah penertiban kawasan hutan perlu diikuti dengan keterbukaan informasi mengenai dasar keputusan, hasil pemeriksaan, status penguasaan lahan, serta mekanisme pemulihan lingkungan.

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kehutanan harus berjalan secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif. Setiap perusahaan maupun pihak terkait harus memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, kewajiban pemulihan lingkungan perlu menjadi perhatian serius agar kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat ditangani secara terencana dan berkelanjutan.

Perlindungan hutan bukan hanya persoalan penegakan aturan, melainkan juga tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta memastikan sumber daya alam tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

PEKANBARU (YKBS)
Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Media Publikasi dan Himbauan Masyarakat

Kementerian Kehutanan Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau
Kementerian Kehutanan Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau
BANJIR ROHIL MELUAS, PEMKAB SIAPKAN POSKO PENGUNGSIAN DAN LANGKAH ANTISIPASI BENCANA
BANJIR ROHIL MELUAS, PEMKAB SIAPKAN POSKO PENGUNGSIAN DAN LANGKAH ANTISIPASI BENCANA
Tak Hanya Seragam, Pemko Pekanbaru Siapkan Tambahan Perlengkapan Sekolah Gratis pada 2027
Tak Hanya Seragam, Pemko Pekanbaru Siapkan Tambahan Perlengkapan Sekolah Gratis pada 2027

News Analysis

Latest News

SATGAS PKH UNGKAP DUGAAN PELANGGARAN KEHUTANAN DI RIAU, PT GSL DISOROT DAN IZIN PBPH PT RAPP DICABUT

PEKANBARU, MEDIA CENTER YKBS – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan pelanggaran tata kelola kawasan hutan di Provinsi Riau. Temuan tersebut berkaitan dengan aktivitas…

BANJIR ROHIL MELUAS, PEMKAB SIAPKAN POSKO PENGUNGSIAN DAN LANGKAH ANTISIPASI BENCANA

BAGANSIAPIAPI, MEDIA CENTER YKBS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, mulai mempersiapkan sejumlah lokasi pengungsian sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir yang diperkirakan mengancam sejumlah wilayah pesisir…

Tak Hanya Seragam, Pemko Pekanbaru Siapkan Tambahan Perlengkapan Sekolah Gratis pada 2027

PEKANBARU (YKBS) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Tidak hanya menyediakan seragam sekolah gratis, pemerintah kota juga merencanakan penambahan bantuan…

Bursa Calon Wakil Presiden Menguat Usai Gibran Berhenti, MPR Minta Prabowo Usulkan Dua Nama

JAKARTA,– Dinamika politik nasional memasuki babak baru menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Menyikapi perkembangan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dilaporkan…